Jumat, 03 Februari 2012

PRO KONTRA PENERAPAN PASAL PEMBUNUHAN KEPADA "SOPIR MAUT"

Oleh : Muchammad Fandi Yusuf



Tidak kalah tenarnya dengan pemberitaan kasus-kasus lain yang sedang berjalan seperti persidangan Nazarudin, kasus kecelakaan maut di halte bus Tugu Tani Jakarta Pusat oleh tersangka A yang kabarnya telah menewaskan sembilan orang itu juga sangat menyita perhatian publik. Hal ini tentu sangat wajar, pasalnya kasus ini bukan kasus kecelakaan lalu-lintas biasa, karena dikabarkan sang sopir ini sebelum ia mengemudikan mobilnya dikabarkan telah menggunakan narkoba bersama dengan teman-temannya. Apalagi tersangka A ini yang tidak lain merupakan sopir mobil maut usianya masih muda, dan kabarnya ia juga belum memiliki SIM. Kasus atau tragedi Tugu Tani tersebut tentunya sangat memukul dan menyayat perasaan hati para keluarga korban yang ditinggalkan. Ini adalah kejadian yang sangat tidak terduga, dan tentulah bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kejadian semacam ini sebenarnya bisa menimpa siapapun juga kapansaja termasuk kita. Untuk itu hendaklah kita selalu waspada dan berhati-hati. Menurut kabar yang berkembang tersangka A ini akan dijerat pasal berlapis, karna dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana ini adalah termasuk perbarengan peraturan. Tersangka hanya melakukan suatu perbuatan yang menabrak tapi ia melanggar beberapa pasal sekaligus. Kepolisian kabarnya akan menerapkan pasal yaitu diantaranya pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 281, 310 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas, dan yang masih menjadi pro kontra adalah adanya rencana memasukan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Penerapan pasal pembunuhan ini menimbulkan banyak pendapat yang berkembang dimasyarakat dan juga menjadi perdebatan secara akademik di kalangan para ahli dan akademis. Pasalnya unsur-unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana pembunuhan ini harusnya ada dollus dan atau culpa yaitu adanya unsur kesengajaan atau bahkan mungkin unsur kelalaian, dan adanya niat atau tidak dari tersangka ini. Sebenarnya menurut penulis tidak ada salahnya juga penyidik dalam hal ini kepolisia mencoba untuk memasukkan pasal pembunuhan ini, tapi jangan hanya dengan dakwaan tunggal, tapi harus dengan dakwan subsidair, karena untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukumnya. Kemudian yang muncul pertanyaan lagi adalah, apakah penyidik memasukkan pasal pembunuhan itu memang alasan juridis atau hanya dalam rangka memenuhi tuntutan publik semata. Ini tentunya yang juga tidak kalah penting harus diperhatikan, karena sesuai dengan asasnya bahwa hukum itu tidaklah boleh terpengarus oleh campur tangan siapapun.



Semoga artikel ini bermanfaat.

sumber : http://www.facebook.com/fandilaw?sk=notes#!/note.php?note_id=10150649839625482

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar